Menindaklanjuti ketentuan PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :BPJS Ketenagakerjaan setiap tahun menyesuaikan besaran Upah tertinggi dengan menggunakan faktor pengali sebesar 1 (satu) ditambah tingkat pertumbuhan tahunan produk domestic bruto tahun sebelumnya (Pasal 29 ayat (3))

BPJS Ketenagakerjaan menetapkan dan mengumumkan penyesuaian batas upah tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik mengumumkan data produk domestik bruto (Pasal 29 ayat (4))

Sadan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Tahun 2019 sebesar 5,02% (Serita Resmi Statistik BPS No. 17/02/Th.XXIV tanggal 05 Februari Tahun 2020).

1. BPJS Ketenagakerjaan setiap tahun menyesuaikan besaran Upah tertinggi dengan menggunakan faktor pengali sebesar 1 (satu) ditambah tingkat pertumbuhan tahunan produk domestic bruto tahun sebelumnya (Pasal 29 ayat (3))

2. BPJS Ketenagakerjaan menetapkan dan mengumumkan penyesuaian batas upah tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik mengumumkan data produk domestik bruto (Pasal 29 ayat (4))

3. Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Tahun 2019 sebesar 5,02% (Serita Resmi Statistik BPS No. 17/02/Th.XXIV tanggal 05 Februari Tahun 2020).

4. Berikut adalah hasil perhitungan batas paling tinggi Upah sebagai dasar perhitungan luran JP mulai bulan Maret 2020 :

= Batas Upah Tertinggi Tahun 2019 x {1 + Tingkat Pertumbuhan Penduduk Domestik Bruto Tahun 2019}

= 8.512.400 x {1 + 5.02/100}

= 8.939.722

Dibulatkan menjadi 8.939.700

5. Bagi Perusahaan yang telah melakukan rekonsiliasi/ siap rekon untuk Bulan Maret 2020 dan belum menyesuaikan ketentuan batasan Upah Jaminan Pensiun tahun 2020 agar melakukan penyesuaian

Sumber : Surat Pemberitahuan BPJS Ketenagakerjaan No : 8/5992/022020

Since 2003 Jimmy Budhi & Rekan has been providing financial audit services for entities in Indonesia. Financial audit refers to audit of entity’s financial statements by independent auditors where audit opinion will be provided on those financial statements. It is normally carried out to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement and whether they are prepared in accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia (Indonesian GAAP).

Currently, the Indonesian GAAP constitutes Indonesian Financial Accounting Standard (SAK), Accounting Standards for Non-public Accountable Entities (SAK ETAP), Accounting Standards for Micro, Small and Medium Size Entities, and Accounting Standards for Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM), and Syariah Accounting Standards (SAK Syariah).

Our audit will be conducted in accordance with the standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI), which may include examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures stated in the financial statements prepared by the management, evaluating the appropriateness of accounting policies and estimates used, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements is in accordance with SAK, SAK ETAP, SAK EMKM, or SAK Syariah.

We have served clients engaged in various industries, including financial, mining, hotel & hospitality, IT start ups, real estates, and many others.